MAMUJU – Perhelatan pesta demokrasi semakin hari kian mendekat, setelah penyelenggaraan pemilihan Presiden dan wakil Presiden 14 Februari 2024 nanti, Penyelenggara Pemilu kembali akan disibukkan dengan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang juga akan dilaksanakan 2024 mendatang.
Kabupaten Mamuju menyambut Pilkada 2024 mendatang sudah siap, terbukti beberapa waktu lalu Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju di pulau Dewata Bali.
Meskipun melalui beberapa tahapan rasionalisasi dan menjadi Kabupaten terkahir yang melakukan penandatangan NPHD, Pemkab Mamuju dan KPU Mamuju menyepakati angka Rp 32 miliar untuk Pilkada 2024 mendatang.
“Teman-teman KPU Mamuju sangat mengerti keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Mamuju dan kami juga mengerti bahwa Pemda harus mendukung penuh pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mamuju,” kata Sutinah saat dikonfirmasi, Sabtu malam, 16 Desember 2023.
Ia mengaku telah bersepakat diangka Rp 32 miliar meskipun angka itu tidak sesuai dengan usulan awal yang dirasionalkan oleh KPU Mamuju diangka Rp 37 Miliar karena keterbatasan ruang fiskal Pemkab Mamuju ia berharap agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan agar Pilkada di Mamuju dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala.
Kegiatan penandatangan itu juga turut hadiri Komisioner KPU Mamuju Hasdaris, Kabag Perencanaan Data dan Informasi KPU provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Kesbangpol Mamuju, Usdi.
Ketua KPU Mamuju Indo Upe mengatakan sudah disepakati bersama antara Pemkab dan KPU Mamuju. Dirinya menyampaikan KPU Mamuju akan memaksimalkan anggaran yang sudah disepakati bersama.
“Kita akan memaksimalkan kerja-kerja dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang,” tuturnya.
“Alhamdulillah salah satu tahapan Pilkada telah selesai, meskipun prosesnya panjang dalam mewujudkan kesepakatan antara pemda dan KPU Kabupaten Mamuju, akhirnya NPHD bisa disepakati bersama hari ini,” tandasnya.
