JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berhasil meraih Penghargaan Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional Tahun 2023, dalam mendorong pelaksanaan Proklim di tingkat tapak, dengan serangkaian kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksana Proklim di seluruh kabupaten se-Sulbar.
Bersama 9 (sembilan) perwakilan Pemerintah Provinsi se Indonesia, Sulbar mendapat Piagam Apresiasi Pembinaan Proklim yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Zulkifli Manggazali, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) Siti Nurbaya Bakar di Audiotorium DR. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti KLHK, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2023.
Untuk diketahui, Sulbar telah melakukan pembinaan Proklim sejak tahun 2016 dengan jumlah Lokasi Proklim hingga tahun 2023 sebanyak 97 lokasi yang tersebar di 6 (enam) kabupaten.
Lokasi Proklim terbanyak ada di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yakni sebanyak 46 lokasi, disusul Kabupaten Pasangkayu sebanyak 14 lokasi, Kabupaten Majene sebanyak 13 lokasi, Kabupaten Mamuju sebanyak 10 lokasi, Kabupaten Mamasa sebanyak 9 lokasi dan Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) sebanyak 5 lokasi.
Untuk Tahun 2023, terdapat 34 Lokasi Proklim yang telah teregistrasi dalam Sistem Registri Nasional. Sebanyak 16 Lokasi berhasil masuk dalam nominasi Proklim Utama Nasional dan telah dilakukan verifikasi lapangan pada bulan Agustus 2023 oleh Tim Verifikator KLHK, sehingga hasil akhirnya adalah 1 (satu) lokasi berhasil meraih penghargaan Tropi Proklim Utama dan berhak mendapatkan insentif dari KLHK yakni Desa Salururu Kecamatan Bambangan Kabupaten Mamasa, 12 lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Utama, 12 Lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Madya dan 9 Lokasi berhasil meraih sertifikat Proklim Pratama.
Selain Pemprov Sulbar, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) juga berhasil meraih penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklim Nasional tahun 2023 untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota. (Adv)