MAMUJU – Anggaran Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024 terus bergulir. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Mamuju belum juga ketuk palu terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggara, Pengawas dan Pengamanan Pilbup 2024 mendatang.
Pihak penyelenggara (KPU Mamuju) juga tetap mempertahankan usulan anggaran yang dianggap telah proporsional yakni diangka Rp. 37,4 miliar, begitupun dengan anggaran pengawasan (Bawaslu Mamuju) sekira Rp. 13 miliar yang juga dianggap sudah mentok dan sulit untuk dikurangi lagi.
Hingga saat ini belum ada titik temu usulan anggaran baik dari penyelenggara maupun pengawasan yang telah melalui berbagai pengurangan karena mengimbangi anggaran Pemkab Mamuju.
Komisioner KPU Mamuju Koordinator Divisi teknis penyelenggaraan Sudirman Samual menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu undangan dari TAPD Pemkab Mamuju dan DPRD Mamuju untuk membahas persoalan usulan anggaran yang hingga saat ini belum menemukan titik temu.
“Kami dengar bahwa DPRD Mamuju juga mulai melakukan pembahasan dan kemungkinan besar kami akan minta untuk asistensi,” kata Sudirman Samual saat dikonfirmasi di kantor KPU, Rabu, 25 Oktober 2023.
Yang jelas, lanjut Sudirman, pihaknya telah mengajukan revisi anggaran yang kedua dengan nilai anggaran Rp. 37,4 miliar. Angka itu sudah melalui beberapa rasionalisasi dan dianggap sudah sangat proporsional oleh KPU Mamuju.
“Sejauh ini kami menilai itu sudah sangat mentok tentu dengan mempertimbangkan proporsional, efisiensi dan kemampuan daerah. tapi kami juga harus mempertimbangkan kebutuhan daerah (Pilbup) memang sudah seperti itu,” tegas Sudirman.
Ia berharap semoga segera ada titik temu antara KPU Mamuju dengan TAPD Pemkab Mamuju sehingga penetapan NPHD untuk pilkada 2024 dapat dilakukan secepatnya serta angka Rp. 37,4 miliar sudah dapat disepakati.
Komisioner Bawaslu Mamuju Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, Zulkifli menyampaikan bahwa detail teknis anggaran yang diusulkan memang telah melalui pertimbangan yang matang oleh pimpinan Bawaslu Mamuju.
“Kita harapkan pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 ini dapat maksimal,” ujar Zulkifli.
Sebelum pengusulan anggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Mamuju, lanjut Zulkifli, pihaknya melakukan koordinasi dengan pimpinan, baik itu Ketua maupun pihak Sekretariat Bawaslu Mamuju, agar anggaran Pemda itu dapat mencakup segala kebutuhan pelaksanaan pengawasan agar berjalan semaksimal mungkin.
“Menurut saya pribadi berapapun anggaran yang disiapkan oleh Pemda, harapannya kami (Bawaslu Mamuju) pelaksanaan pengawasan dapat berjalan maksimal sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku,” tandas Zulkifli.
Anggaran yang disiapkan Pemkab Mamuju yang disebutkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyelenggara Rp. 31 Miliar, Pengawasan Rp. 8 miliar dan Pengamanan Rp. 1 miliar.
