MAMUJU – Dinas kesehatan Sulawesi Barat menggelar Advokasi, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional tingkat Provinsi Sulawesi barat yang digelar di ballroom hotel maleo, jalan Yos Sudarso Mamuju, Senin 12 Desember 2022.
Secara umum pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan sebagai forum tingkat provinsi dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat secara merata dan berkesinambungan perlu terus dilakukan sebagai upaya percepatan pencapaian Universal Health Coverage yang melibatkan sinergisme, integrasi dan kolaborasi peran pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta swasta.
“Advosos ini bertujuan untuk membentuk sinergitas pembiayaan kesehatan dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional sehingga seluruh masyarakat Sulawesi Barat dapat terakomodir dalam program JKN Advokasi, Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan JKN Tahun 2022,” terang Hikmawati Anwar salah seorang staf Dinkes Sulbar.
Ia menyampaikan output dari kegiatan Advosos tersebut diharapkan dukungan kemitraan untuk penanganan penyakit prioritas.
“Dimana ada 9 penyakit prioritas yang menjadi fokus kita. Untuk itu melalui kegiatan Advosos ini diharapkan ada dukungan kemitraan untuk penanganan penyakit prioritas itu tadi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat Marigun Rasyid yang hadir sebagai narasumber mengaku mengapresiasi kegiatan tersebut serta diharapkan tidak hanya sekedar seremoni belaka, namun diharapkan memperbanyak action di lapangan.
“Semoga kegiatan ini ada manfaatnya. Tidak hanya seremoni saja namun memperbanyak aksi di lapangan,” ujarnya.
Ia berharap agar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat mengcover seluruh masyarakat khusunya dari kalangan yang kurang mampu.
“Saya kira kegiatan evaluasi ini bagus untuk membangun agar pemerintah lebih antusias lagi memberikan bantuan kepada masyarakat. Semua pertanyaan maupun pernyataan yang menjadi bahan diskusi tadi pasti berangkat dari fakta di lapangan. Saya kira itu perlu dicarikan Solusi,” kata Marigun.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 140 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan, PKK, organisasi profesi dan pemuda. (Asm)
