MAJENE – Bupati Majene Andi Achmad Syukri berharap kepada para lurah dan camat jajarannya untuk menyamakan persepsi terhadap regulasi yang berlaku.
Persamaan persepsi ini, tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kabupaten Majene melalui Peraturan Bupati (Perbup) Majene Nomor 26 Tahun 2021.
“Termasuk melaksanakan sosialisasi secara berjenjang sehingga ada pemahaman dan tidak bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum,” pinta Andi Achmad Syukri pada
Sosialisasi Pedoman LKK dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Majene di ruang Rapat Wakil Bupati Majene, Rabu (27/07/2022).
la mengingatkan, kepada perangkat kelurahan dan kecamatan agar tetap mencermati regulasi yang ada, baik secara tertulis maupun melalui penjelasan para narasumber.
“Setiap Perbup tentang LKK harus dilakukan sosialisasi secara berjenjang sehingga pemahaman tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum,” imbuhnya.
Dihadapan para lurah dan camat, Sekertaris Daerah (Sekda) Majene Ardiansyah juga mengingatkan, agar tiap permasalahan atau kendala tidak semua harus di laporkan ke Rujab Bupati.
“Seharusnya di selesaikan sesuai level atau tingkatannya. Artinya, jika terdapat permasalahan ditingkat kelurahan, maka jalur koordinasinya di tingkat kecamatan, begini juga persoalan yang sudah dilevel kecamatan, maka jalur koordinasinya di level kabupaten melalui Sekda ke pimpinan,” urainya.
Hal ini lanjut Ardiansyah, sangat penting mengingat perspektif, karena saat ini lurah dan camat sudah berbeda dengan berbagai persoalan yang ada di masyarakat, sehingga harus di selesaikan dengan regulasi yang ada.
“Mindsetnya harus kekinian, apalagi persoalan masyarakat juga semakin beragam, ingat jabatan itu bukan hak, itu
amanah, sehingga tetap harus mengikuti arahan pimpinan yang tanpa melabrak koridor,” jelasnya.
Mantan Sekda Mamasa ini juga berharap, melalui sosialisasi, maka tidak lagi merepotkan pimpinan. “Saya akan bertugas untuk memfilter setiap isu yang masuk, kecuali ada hal yang prinsipil dan membutuhkan kebijakan khusus,” pungkasnya. (irs)
