Pelantikan di Pemprov Sulbar Tuai Aksi Protes

oleh
Pelantikan di Pemprov Sulbar Tuai Aksi Protes

MAMUJU – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulbar mendatangi gedung PKK Kompleks kantor Gubernur Sulawesi Barat tempat berlangsungnya pelantikan pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional lingkup Pemprov Sulbar untuk melayangkan aksi protes.

Aksi protes yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Sulbar tersebut menganggap bahwa pelantikan yang dilakukan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar terkesan ada maksud terselubung.

Salah seorang massa aksi Sofliadi mengatakan bahwa dalam hal ini dirinya tidak memiliki kepentingan, aksi unjuk rasa (unras) tersebut murni karena mereka ingin menjaga Marwah Provinsi Sulawesi Barat.

BACA JUGA:  Plh Sekprov Sulbar, Herdin Ismail Optimis Dorong Akselerasi Pembangunan Daerah Bersama Konten Kreator

“Jangan ada kesan proses pelantikan yang terkesan disembunyikan menggunakan virtual karena banyak orang yang dilibatkan, terbukti Selama periode Bapak Gubernur prestasi apa yang didapat?,” Protes Sofliadi.

Lanjut Sofliadi, jangan sampai di sela akhir periode Gubernur Sulbar saat ini, ada kepentingan terselubung yang dikhawatirkan akan merusak potensi daerah khususnya Provinsi Sulbar kedepan.

BACA JUGA:  Wagub Sulbar Terima Aspirasi Masyarakat, Jalan Tani Jadi Sorotan

“Terkait proses pelantikan hari ini, kami dari masyarakat Provinsi Sulawesi Barat meminta kepada Bapak Gubernur agar mengevaluasi Pimpinan jabatan yang hari ini diduga sudah dilantik,” terang Sofliadi salah seorang pendemo saat menyampaikan orasi.

Massa aksi mempertanyakan mengapa pelantikan tersebut dilakukan pada malam hari? Mereka mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa tersebut jika permintaan massa aksi tidak di anulir, dan diminta kepada Gubernur Sulbar agar duduk manis dibangku jabatannya hingga akhir periodenya.

BACA JUGA:  Agenda Pembacaan Putusan, Tiga Sengketa Informasi Dinyatakan Gugur oleh KI Sulbar

“Karena sudah ada beberapa rekomendasi termasuk DPRD hari ini, sudah menyampaikan di akhir periode Bapak Gubernur, jangan memaksakan proses pelantikan karena ini kami tengarai bahwa ada dugaan-dugaan kepentingan yang melibatkan orang tertentu,” tutupnya. (nas)